Connect
To Top

Belum Setahun Bekerja, Sudah Dapat Gelar Adat

Ketua LAM: Terobosan Baru LAM Tanjungpinang

Oleh Wan Fhandry

BERAPA lama seorang mahasiswa dapat diwisuda sebagai sarjana? Sebagian kawan saya merampungkannya dalam studi delapan semester, atau empat tahun lamanya. Ada pula beberapa yang harus menempuh sampai 14 semester, alias tujuh tahun sebagai limit mengantongi kartu mahasiswa.

Lama bukan jadi patokan mendapat sarjana. Ujian demi ujian tiap semester perlu ditempuhnya. Jika nilainya jauh dari standar yang ditetapkan, harus mengulang pada semester depan. Harus.

Lalu sebagai tahapan akhir sebelum dianugerahi gelar sarjana sesuai dengan bidang yang ditempuh, kawan-kawan saya itu mesti menyusun skripsi. Perlu diuji di hadapan dosen. Perlu dipertahankan ketika dijatuhkan. Sampai memang apa yang ditelitinya sebagai tugas akhir itu dapat diterima dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Barulah setelah itu, mereka beroleh gelar sarjana.

Gelar yang diperjuangkan. Ganjaran setelah melewati serentetan ujian.

Sementara itu, di Tanjungpinang, belum lagi genap setahun bekerja (mereka dilantik per 2 September 2019), unsur kepemimpinan lembaga legislatifnya sudah beroleh gelar adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM).

Ketua DPRD-nya beroleh Gelar Dato’ Sri Setia Mufakat. Dua orang wakilnya disandangkan gelar Timbalan Dato’ Sri Setia Mufakat. Mereka bertiga memakai baju adat Melayu warna hitam dengan motif keemasan menerima gelar itu, Selasa (18/2/2020).

Pengumuman Penabalan Gelar Adat.

Atas dasar apa, pertimbangan apa, penilaian apa sehingga ketua dan wakil DPRD Tanjungpinang periode 2019-2024 itu beroleh gelar?

Mari menyimak penjelasan Ketua LAM Tanjungpinang, Wan Rafiwar.

“Kenapa kita berikan Dato Sri Setia Mufakat, karena musyawarah itu kan penting. Kenapa kita berikan gelar supaya mereka pegang amanah itu. Jadi, kalau ada hal-hal yang melanggar bisa kita panggil mereka dan mencari solusinya,” bebernya.

Menyimak penjelasan di atas, boleh disimpulkan, gelar itu bukan gelar apresiatif. Diberikan bukan sebagai tanda jasa mereka telah menunaikan suatu yang berharga sehingga perlu diganjar gelar sebagai penghormatan.

Gelar tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Ketua LAM Tanjungpinang, adalah pengingat. Peringatan agar mereka, unsur kepemimpinan lembaga legislatif, menunaikan amanah rakyat yang dititipkan pada mereka.

Omong-omong soal amanah, sebenarnya ada 27 anggota legislatif lain yang juga mengemban amanah rakyat yang sama dan berhak untuk selalu diingatkan agar tak menyalahgunakannya.

Lantas mengapa hanya unsur kepemimpinannya saja? Lagi pun, tanpa perlu diingatkan lewat gelar-gelar adat, bukankah Bu Weni, Pak Angga, dan Pak Hendra, pada pelantikan sebagai ketua dan wakil ketua pada 7 Oktober 2019 juga telah mengucapkan sumpah di atas kitab suci? Apa itu kurang sebagai tanda pengingat untuk terus amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat?

Tapi mau bagaimana lagi. Kata Wan Rafiwar, pemberian gelar merupakan kebijakan dan terobosan baru di LAM Tanjungpinang.

“Dengan adanya gelar ini, kita harap antara DPRD Tanjungpinang dan Pemko Tanjungpinang sebagai mitra kerja bisa lebih bersinergi dalam menjalankan pekerjaan,” harapnya. []

More in Kabar Kita