Connect
To Top

RZWP3K, Ranperda yang Menjadikan Nurdin Tersangka

Ketika Diajukan ke DPRD, Nurdin Tak Datang

Oleh Fara Verwey

Saya menyukai cara bicara Ibu Basaria Panjaitan. Intonasinya jelas. Suaranya tegas. Maka, ketika wajahnya tayang di televisi, saya tidak perlu mengencangkan volume sampai maksimal.

Kamis (11/7) malam kemarin, saya bisa melihat Ibu Basaria memimpin konferensi pers, perihal penetapan status tersangka kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono, dan Abu Bakar dari pihak swasta.

Dari televisi di kamar, saya mendengar Wakil Ketua KPK RI itu menyebut tentang RZWP3K. Katanya, Gubernur Nurdin menerima suap terkait prinsip dan izin lokasi reklamasi di wilayah itu yang akan dibahas dalam paripurna DPRD.

“Keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah Kepulauan Riau,” jelasnya.

Iseng, saya mencari tahu lebih lanjut tentang perda itu. Penelusuran di internet, mengantar saya ke laman resmi Pemprov Kepri. Di situ, diinformasikan bahwasanya Ranperda RZWP3K ini diajukan ke DPRD Kepri pada 13 September 2018.

Tapi bukan Gubernur Nurdin yang mengantar dokumen tersebut. Melainkan, wakilnya, Isdianto.

Pengajuan Ranperda RZWP3K yang diantar Wagub Isdianto.
Foto: Humas Pemprov Kepri

“Terbentuknya perda ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa wilayah perairan dan 2.408 pulau-pulau,” tegas Wagub.

Dengan adanya perda RZWP3K ini nantinya, pemanfaatan dan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan diatur hingga 12 mil dari garis pantai.

“Baik itu untuk perizinan, pemanfaatan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut dapat diatur pada perda ini,” ujar Isdianto pada pengantarnya.

Niatan dari ranperda ini sebenarnya sungguh mulia. Karena, kata Isdianto, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan perekonomian Kepri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri baru yang bisa dikelola sendiri dari sumber potensi kelautan.

Ceruk pendapatan baru yang coba dikejar, lewat Perda RZWP3K, akan dimulai dari pengelolaan potensi maritim Kepri, seperti alokasi ruang dan waktu komplet untuk pembangunan kawasan pariwisata, pertambangan, industri, pelabuhan, labuh jangkar, perikanan, dan bandara hingga pembangunan landasan pesawat di atas air.

“Pemanfaatan kawasan laut sebagai alur pipa dan kabel bawah laut serta perlindungan ekosistem laut sebagai kawasan konservasi yang harus dimiliki Provinsi Kepri,” tambah Isdianto.

Tapi niat tinggal niat. Belum juga perda itu disahkan, aktor utama dari ranperda ini keburu dijemput KPK. Dan akankah ranperda ini bisa disahkan sebelum bongkar anggota DPRD Kepri? Tidak ada yang bisa memastikan.

Oh, Bang Din. Macam mana ini? []

More in Kabar Kita